[Minggu lalu saya membaca sebuah artikel dalam Suplemen Kampus Pikiran Rakyat, yang berjudul "Mewujudkan Demokrasi Dalam Kehidupan: Mustahil!". Tulisan di bawah ini merupakan tanggapan atas artikel tersebut]

Artikel tersebut dapat diakses di alamat:
http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2007/022007/01/kampus/mimbarakademik01.htm

Berikut alamat artikel tanggapan terhadap artikel saudara Arif Anwar:
http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2007/022007/08/kampus/mimbar01.htm

Menanggapi tulisan saudara Arif Anwar dalam rubrik Mimbar Akademik yang dalam kesimpulannya dengan tajam menyebut demokrasi sebagai sebuah konsep yang utopis, saya justru berpendapat bahwa demokrasi menjadi sesuatu yang utopis akibat kesalahan penafsiran dan pemahaman yang parsial terhadap demokrasi salah satunya adalah analisis saudara Arif terhadap demokrasi pada artikel tersebut.

Alkisah ada sebuah negeri di khatulistiwa dengan penduduk lebih dari 200 juta orang sedang kebingungan untuk memilih seorang presiden bagi negeri tersebut. Rakyat negeri tersebut kemudian berinisiatif untuk mengadakan sebuah rapat akbar nasional yang melibatkan seluruh penduduk untuk mengadakan forum pemilihan presiden secara langsung di satu tempat dalam satu waktu. Mereka percaya bahwa demos (rakyat) memiliki kratos (kuasa) untuk menentukan siapa pemimpinnya. Mereka menginginkan sebuah pemilihan presiden yang live di sebuah lapangan super besar agar setiap orang dapat terwakili dan setiap orang dapat mengajukan calon pilihannya. Sungguh sebuah rencana yang mulia dan ambisius!! Namun apa yang terjadi ternyata justru jauh dari harapan rakyat. Dari 200 juta orang yang hadir, 700.000 diantaranya mencalonkan diri jadi presiden!! Untung saja rakyat negeri tersebut dikenal sebagai bangsa yang “ramah tamah” sehingga forum tersebut tidak menjelma menjadi ajang tinju! Namun bayangkan betapa alotnya pemilihan tersebut berlangsung. Akhirnya setelah berforum selama 17 tahun, 8 bulan di lapangan super besar tersebut, terpilihlah seorang presiden yang benar-benar pilihan rakyat!

Ilustrasi ngawur di atas sengaja saya tulis untuk menggambarkan utopisme sebuah demokrasi langsung jika hal tersebut diterapkan di negeri ini. Pemaknaan demokrasi sebatas analisis terminologi telah membawa konsep demokrasi ke tingkat pemahaman yang paling rendah dan kesimpulan bahwa demokrasi itu mustahil dilakukan adalah akibat simplifikasi yang berlebihan terhadap konsep demokrasi itu sendiri.

Demokrasi sebagai sebuah sistem pemerintahan modern adalah hasil dari evolusi selama ribuan tahun dan mengalami berbagai macam penyesuaian. Demokrasi representatif seperti yang digunakan di Indonesia merupakan sebuah cara untuk mendelegasikan proses pengambilan keputusan dari rakyat ke tangan pemerintah.

Dari perspektif teori elit politik, Mannheim (1936) mengatakan bahwa pembentukan kebijakan sebetulnya ada di tangan para elit; tetapi hal ini bukan berarti bahwa masyarakat tersebut tidak demokratis. Mengapa demikian? Karena dalam demokrasi representatif, elit pemerintah merupakan representasi dari pilihan rakyat yang telah terlegitimasi melalui konstitusi. Yang harus dicermati disini adalah apakah rakyat telah benar-benar menyadari aspirasi politiknya merupakan yang terbaik bagi dirinya? Kita tidak akan mampu mencapai sebuah otonomi demokrasi, yang oleh Rustow (1970) disebut sebagai kemandirian sistem politik jika konstituten (rakyat) masih immature dalam berpolitik.

Demokrasi yang dimaknai secara komprehensif merupakan perpanjangan tangan dari peran politik rakyat dan secara tidak langsung rakyat telah mengatur (memilih) masa depannya melalui pemerintah yang dipilihnya. Demokrasi bukanlah sebuah konsep utopisme. Sudah waktunya kita memahami demokrasi secara lebih bertanggungjawab karena demokrasi tidak akan pernah berhasil tanpa adanya pemahaman secara menyeluruh terhadapnya. Al Smith pernah mengatakan “All the ills of democracy can be cured by more democracy“.