Kompas.com hari ini memuat satu berita menarik tentang mantan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra. Headlinenya, ‘Film Laksamana Cheng Ho, Alat Kampanye Yusril?’.

Sebenarnya berita tentang keikutsertaan Yusril dalam film laksamana Cheng Ho ini sudah cukup lama beredar. Namun rencana peluncuran film di bulan Agustus yang akan datang diartikan sebagian orang sebagai upaya Yusril untuk mendongkrak dukungan terhadap rencana pencalonan dirinya sebagai calon presiden di pemilu 2009 nanti. Read the rest of this entry »

Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un…

Telah berpulang ke rahmatullah, H.M. Soeharto, pada tanggal 27 Januari 2008 pukul 13.10 WIB.

————————————

Judul postingan ini sebenarnya merupakan judul sebuah buku biografi mengenai Soeharto yang ditulis oleh Retnowati Abdulgani dan mengisahkan kehidupan Soeharto sebagai seorang pribadi. Namun judul tersebut nampaknya cukup pas untuk mengawali tulisan ini mengingat banyaknya kontroversi yang berkembang di masyarakat menyangkut kehidupan mantan presiden RI ke-2 ini.

Kehidupan seorang Soeharto tidak terlepas dari berbagai kontroversi yang menyelimutinya, begitupun hingga kematiannya. Wafatnya beliau siang kemarin ternyata masih meninggalkan berbagai perdebatan yang tidak kunjung reda mengenai berbagai hal menyangkut dirinya, mulai dari status hukum beliau, masa depan yayasan-yayasan beliau hingga kontroversi mengenai gelar pahlawan yang bagi sebagian kalangan tidak dapat diterima.

Pasca wafatnya beliau, banyak masyarakat yang terlihat masih menaruh simpati terhadap “the smiling general” ini. Karangan bunga yang berdatangan ke rumah duka di jalan Cendana Jakarta serta antusiasme warga yang sengaja menyempatkan diri untuk datang ke Cendana untuk melayat atau bahkan sekedar untuk melihat suasana di rumah duka menjadi bukti bahwa Soeharto masih memiliki daya tarik yang besar bagi sebagian kalangan masyarakat.

Media cetak dan elektronik berlomba-lomba untuk membuat special program khusus untuk membahas kontroversi kehidupan Soeharto. Di luar dugaan, ternyata masih banyak sekali masyarakat yang menaruh simpati terhadap sosok Soeharto. Begitu juga dengan mantan-mantan pejabat Orde Baru yang seakan-akan muncul kembali ke permukaan untuk sekedar menunjukkan loyalitasnya terhadap mantan pemimpin Orde Baru ini di saat-saat terakhirnya. Bahkan mantan Menteri Sekretaris Negara yang populer di era Soeharto, Moerdiono, seakan-akan kembali ‘aktif’ menjadi Mensesneg karena kebetulan beliau ditunjuk menjadi juru bicara keluarga Cendana.

Namun di lain pihak, tidak sedikit pula yang tetap ’setia’ menghujat dan mengkritik beliau bahkan di saat-saat kematiannya. Tuntutan demi tuntutan tetap dilayangkan ke pihak pemerintah untuk tetap mengusut berbagai kasus yang mengiringi kepergian beliau. Sungguh sebuah legacy yang menyedihkan bagi seorang pemimpin yang sangat lama berkuasa di negeri ini. Para mantan aktivis pergerakan reformasi tahun 1998 nampaknya belum dapat memaafkan Soeharto begitu saja. Banyak dari mereka yang tetap meminta pemerintah untuk melanjutkan proses hukum yang sedang berjalan.

Mengenai kontroversi kelanjutan kasus hukum Soeharto, saya pribadi berpendapat bahwa proses hukum sudah seharusnya tetap dilanjutkan. Hal ini tetap harus dilakukan demi penegakan hukum, penegakan sejarah dan demi menjaga kewibawaan hukum. Kita bisa saja memaafkan Soeharto secara pribadi *bagi yang tidak memiliki dendam pribadi mungkin dapat diterima* dan hal itu kembali ke masing-masing individu, apakah bersedia secara ikhlas memaafkan segala kekhilafan beliau atau tidak. Namun mengenai berbagai perkara hukum yang belum selesai, perlu diadakan penyelesaian hukum yang final, jangan sampai kasusnya terkatung-katung atau bahkan dihilangkan sama sekali. 

Selain itu, tidak dapat kita pungkiri bahwa Soeharto juga telah banyak berjasa terhadap bangsa ini. Di era Orde Baru, pembangunan ekonomi berhasil dilakukan secara terpadu, terencana dan berhasil membawa kemakmuran bagi rakyat. Swasembada pangan berhasil dicapai oleh Indonesia yang pada saat itu baru saja terlepas dari krisis politik akibat transisi Orde Lama-Orde Baru. Peran Indonesia dalam berbagai forum internasional pun berhasil dijalankan dengan baik dan mengangkat nama Indonesia menjadi salah satu negara yang cukup disegani di kawasan Asia.

Konsep pembangunan ekonomi Soeharto dengan mengambil prinsip trickle-down effect yang pada kenyataannya menciptakan konglomerat-konglomerat Orde Baru *atau dalam bahasa beliau ‘pengusaha pribumi’* merupakan konsep yang memang dipercaya oleh Soeharto dapat mengurangi kemiskinan. “Untuk menutupi lembah dan rawa, dibutuhkan gunung-gunung yang menjulang tinggi…”, begitu beliau menggambarkan konsep ekonominya. Namun, ketika gunung-gunung tersebut (para konglomerat) sudah semakin tinggi, siapa yang akan memotong gunung-gunung tersebut untuk kemudian dibawa guna menutupi lembah dan rawa? Mungkin pertanyaan inilah yang sulit untuk dijawab oleh seorang Soeharto.

Konsep politik Soeharto dengan penerapan prinsip-prinsip benavalent authoritarian (otoriter yang dermawan) berhasil diterapkan untuk menciptakan kedamaian semu di bumi Indonesia. Rakyat dimanja dengan berbagai subsidi dan bantuan ekonomi. Pada saat itu, Soeharto memang memiliki kapital untuk melakukan hal tersebut mengingat di tahun 70′an Indonesia mendapat banyak sekali cadangan devisa yang berasal dari oil boom 1973.

The life and legacy dari seorang Soeharto memang memiliki banyak kontroversi. Namun hendaknya kita juga bisa lebih bijaksana untuk menyikapi berbagai perdebatan yang ada. Seperti apa yang dikutip oleh Retnowati Abdulgani di akhir bukunya dalam chapter LESSON TO BE LEARNT, ucapan Soeharto saat itu “I know that I will not free from mistakes, thus, as I have often said and I want to repeat it now and here once again, I do hope that others will follow the good things that I have given to the country and the people, and stay away from the bad things that I might have done in performing my duties…..’’

Habibie–Prabowo–Wiranto

Peluncuran buku memoar mantan presiden BJ Habibie menjadi isu hangat akhir-akhir ini. Fokus media dan masyarakat jatuh pada isu kudeta pada peristiwa 22 Mei 1998 di Jakarta yang dikemukakan oleh Habibie dalam bukunya “Detik-Detik yang Menentukan: Jalan Panjang Menuju Demokrasi. Habibie menulis adanya pengerahan pasukan di sekitar Istana Negara setelah dirinya dilantik menggantikan Soeharto pada 21 Mei 1998.

Yang kemudian menjadi kontroversi adalah benarkah ada upaya kudeta pada saat itu. Dan jika ada, siapa yang bertanggung jawab atas hal itu?

Versi Habibie menegaskan bahwa ada upaya pengerahan ‘pasukan tak dikenal’ di sekitar istana pada tanggal 22 Mei lalu. Yang dituding sebagai penggeraknya adalah Prabowo sebagai pemangku jabatan Pangkostrad (merangkap Danjen Kopassus) pada saat itu. Habibie lalu melengserkan Prabowo dari jabatannya.

Prabowo berkata lain, ia berkelit bahwa komando Jakarta pada saat itu tidak berada di bawah kekuasaannya melainkan di bawah Pangdam Jaya. Hal ini senada dengan pernyataan Pangdam Jaya pada saat itu yang juga mengatakan bahwa komando pasukan pada saat itu bukan berada di tangan Pangkostrad.

Sedangkan Wiranto sebagai Panglima ABRI pada saat itu merupakan orang yang seharusnya paling mengetahui mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengerahan kekuatan militer di saat-saat genting seperti itu.

Yang jadi masalah adalah bukan ‘versi mana yang benar’ melainkan apa motif para pelaku sejarah ini??

Habibie sebagai presiden pada saat itu bertindak cukup cepat dengan mencopot Prabowo sebagai Pangkostrad. Namun apakah tindakan reaktifnya ini dapat dipertanggungjawabkan? Apa justru ada intervensi lain yang seperti dikatakan Prabowo (bahwa ada desakan dari satu negara adidaya untuk mencopotnya). Atau justru sang penguasa Orde Baru yang mendesak Habibie untuk mencopot Prabowo?

Prabowo juga melakukan tindakan yang cukup mencurigakan dalam kejadian ini. Yaitu melayangkan surat yang isinya meminta pertimbangan untuk menaikkan dirinya menjadi KASAD ABRI karena ia merasa mampu untuk mengatasi situasi pada saat itu dan secara hierarki, dialah yang paling berhak untuk mengisi jabatan itu. Untuk apa dia meminta otoritas yang lebih besar ini?

Wiranto sebagai seorang Panglima ABRI juga terlihat ambigu dalam kasus ini. Dalam pengakuannya, ia mengaku mendapatkan surat INPRES no 16 yang memiliki kekuatan setara dengan SUPER SEMAR. Namun ia memilih untuk tidak menggunakannya. Alasannya? “Pa Harto mengatakan saya boleh menggunakan surat ini, boleh ngga…” Pernyataan yang sangat mengherankan yang terlontar dari seorang Jenderal penuh (bintang 4). Apa justru Wiranto yang menghembuskan isu kudeta ini?

Sebagai seorang ‘penonton’, sayang sekali kita hanya bisa menyaksikan drama ini terus berlanjut. Hanya kejujuran para pelakunyalah yang dapat meluruskan sejarah bangsa ini (menurut versi “kejujuran” masing-masing)….